Pemuda Katolik Jabar Mendukung Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

Pemuda Katolik Jabar Mendukung Pemenuhan Hak Masyarakat Adat
Tampak para pembicara dan peserta Webimar Pemuda Katolik Komda Jawa Barat dengan tema Hak Masyarakat Adat dan Peran DPD RI Dalam Konteks Persoalan di Daerah. Foto: Tangkapan layar Pemuda Katolik Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat menggelar Webinar dengan tema “Hak Masyarakat Adat dan Peran DPD RI Dalam Konteks Persoalan di Daerah”.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader Pemuda Katolik terkait pemahaman perlindungan hak masyarakat adat yang bersifat komunal dan peran senator berkaitan dengan perlindungan masyarakat Adat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Adapun narasumber yang hadir dalam Webinar ini adalah Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Hj. Eni Sumarni, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, Tokoh Masyarakat Sunda Wiwitan Okky Satrio Djati, dan Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan.

Webinar ini dibuka langsung oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Edi Silaban. Ia menekankan kembali bahwa Pemuda Katolik sebagai Organisasi Kader.

“Webinar ini sangat bagus untuk pengetahuan dan penguatan kader dalam aspek Budaya dan Masyarakat adat khususnya di Jawa Barat,” kata Edi, kemarin.

“Pemuda Katolik bersikap mendukung hak-hak masyarakat adat untuk tetap hidup di bumi Indonesia.”

Kegiatan yang di pandu oleh Bendahara Komda Jabar, Boris Silvanus memaparkan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat erat kaitannya dengan komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara.

Komunitas tersebut telah melahirkan Masyarakat Hukum Adat dengan hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era pemerintah kolonial Belanda.

Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat menggelar Webinar dengan tema 'Hak Masyarakat Adat dan Peran DPD RI Dalam Konteks Persoalan di Daerah'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News