Penanganan Perkara Firli Bahuri Harus Berprinsip pada Kepastian Hukum
Supardji menganggap suatu perkara yang tidak cukup bukti, seharusnya dihentikan kasusnya. Pemeriksaan dalam rangka menemukan alat bukti untuk membuat terang benderang perkara harus sesuai dengan fakta dan dilakukan secara profesional serta terbebas dari konflik kepentingan.
'Kepastian hukum merupakan keniscayaan dalam negeri hukum. Penegakan hukum harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap tindakan hukum termasuk penyidikan," kata dia.
Supardji mengatakan asas kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian dan keajegan dan keadilan, baik secara prosedural maupun subtansi. Semuanya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tindakan hukum oleh lembaga yang berwenang. (tan/jpnn)
Alasan pengembalian berkas perkara milik Firli Bahuri dianggap karena belum layak.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Public Trust Merosot, KPK dapat Saran dari Indikator untuk Belajar pada Kejaksaan
- 5 Berita Terpopuler: Peringatan Keras Keluar, Honorer Asli Bakal Tersingkir pada PPPK 2024, Penjelasannya Begini
- KPK Perlu Dalami Peran Samsudin Abdul Kadir di Kasus Jual Beli Jabatan Pemprov Malut
- KPK Beri Peringatan Keras Terhadap Mantan Wakil Ketua DPR Ini
- KPK Minta Imigrasi Mencegah mantan Petinggi Gerindra Ini
- KPK Diminta Buka Penyidikan Baru soal Permainan WTP BPK Lewat Kasua Kementan