Penegakan Hukum Harus Dilakukan Terhadap KKB Papua

"Konsekuensinya adalah pemerintah wajib untuk mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang terukur," ujar Bobby saat menjadi pemateri webinar bertema 'Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik'.

Bobby mengatakan, penanganan KKB dengan UU Terorisme membuat banyak pihak takut. Pasalnya, aktor intelektual yang mendukung dengan uang dan sumber daya lain bisa ditangkap dan diadili juga.

Pelabelan teroris terhadap KKB, ujar Bobby, perlu disosialisasikan secara masif.

Melabelkan teroris terhadap KKB Papua juga tak akan ada masalah dengan dunia internasional.

"Jadi mereka (teroris KKB, Red) mau ke Jenewa tak bisa. Mereka ini bukan separatis. Ini trans nasional crime seperti ISIS. Mereka bukan separatisme," katanya lagi.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani meminta semua pihak tidak melakukan generalisasi ketika bicara konflik Papua.

"Kita jangan gebyah uyah kalau bicara Papua. Kalau bicara daerah konflik tidak semua daerah Papua bergejolak. Tidak. Hanya beberapa daerah saja yang konflik, dan itu daerah yang IPM-nya masih rendah," kata Jaleswari.

Pengamat AS Hikam mengatakan, pendekatan dialog tetap harus dikedepankan dalam mengatasi konflik Papua.