Penerima Dana Bailout Sumbang SBY-Boediono

Akbar juga meminta BPK mengaudit perusahaan penyumbang capres yang menerima aliran dana Century. BPK pun menyanggupi dan akan mulai mengaudit PT AJP.

Ketua BPK Hadi Purnomo yang hadir memenuhi panggilan pansus bersama anggota BPK Taufiqurahman Ruki dan Hasan Bisri, mengatakan bahwa hal itu akan dijadikan masukan bagi BPK. “Itu karena bukan data dari kami ya akan kami lihat sebagai masukan,” kata Hadi Purnomo

Terkait dengan adanya dugaan aliran dana tersebut, Wakil Ketua Pansus, Gayus Lumbuun mengatakan kalau itu benar  terjadi maka tindakan itu sudah masuk wilayah pelanggaran hukum. “Oleh karena itu hal ini berkaitan dengan UU Pemilu yang pertanggungjawabannya pada tim sukses, tim kampanye resmi yang didaftarkan di KPU,” katanya

Gayus menambahkan, Undang-undang Pemilu sudah mengatur soal pidana pemilu dan bisa diproses hukum di Pengadilan. “Karena dalam laporannya tidak dimasukkan itu padahal ada,” ucapnya.