Pengadaan Pesawat Presiden Ditinjau Lagi

JAKARTA - Dampak kritik dan protes publik terhadap anggaran gendut untuk kunker menjalar ke mana-mana. Rencana pembelian pesawat kepresidenan yang sudah deal pun akan dievaluasi lagi.

Sejumlah anggota Komisi II DPR menyatakan akan mengklarifikasi harga pengadaan pesawat kepresidenan yang telah disepakati dengan pemerintah itu. Mereka ingin mencegah pemborosan, bahkan markup, dalam proses pembelian pesawat 737?800 Boeing Business Jet 2 yang telah dipatok dengan harga USD 85,4 juta atau sekitar Rp 800 miliar tersebut.

"Kalau ternyata memang ada harga yang lebih bagus, mengapa harus segitu," kata Akbar Faisal, anggota komisi II dari Partai Hanura, di gedung DPR, Senayan, kemarin (22/9). Menurut Akbar, daftar harga pesawat sangat terbuka sehingga gampang diakses dan dibandingkan. "Kalau ternyata benar, ada yang cuma USD 70 juta, ayo minta lagi direvisi."

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut harga USD 85,4 juta itu terlalu tinggi. Mereka menengarai adanya potensi markup. "Seorang kaya di India membeli pesawat dengan tipe yang sama dan interior lengkap hanya seharga USD 70 juta," ungkap Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi membeberkan hasil investigasinya.