Pengadaan Pesawat Presiden Ditinjau Lagi

Selain menyoroti anggaran yang diajukan, Uchok menyesalkan proyek pengadaan pesawat di tengah kondisi negara yang masih terpuruk. "Ketika sepertiga APBN digunakan untuk membayar utang dan masih banyak orang miskin, ironisnya mereka malah membeli pesawat kepresidenan," kritik Uchok.

Namun, para anggota DPR  berpandangan, pengadaan pesawat kepresidenan tetap akan dilakukan.  Akbar Faisal menilai pesawat khusus itu memang diperlukan. Ini untuk memperlancar kegiatan kunjungan presiden, baik dalam maupun luar negeri. Itu juga lebih efisien daripada mencarter pesawat. "Supaya tidak selalu merepotkan banyak orang. Setiap presiden datang ke bandara seakan dunia mau kiamat," ujar Akbar.

Anggota Komisi II dari FPDIP Arif Wibowo mengatakan, awalnya, DPR memang sempat mempersoalkan rencana pembelian pesawat tersebut. Pemicunya, jelas dia, DPR belum mendapatkan penjelasan detail tentang potensi efisiensi (kalau beli pesawat) jika dibandingkan dengan mencarter. Begitu juga halnya dengan spesifikasi pesawat kepresidenan tersebut. "Setelah mendapat penjelasan secara menyeluruh, akhirnya bisa menerima," katanya.

Mengenai kemungkinan harga pesawat yang sebenarnya jauh lebih murah, Arif meminta FITRA menyampaikan informasi tersebut ke Komisi II DPR. Termasuk data pembanding mengenai spesifikasi keamanan dan fasilitas dalam pesawat yang dibeli seorang kaya di India dengan pesawat kepresidenan. "Kalau harganya berbeda, tentu akan kami pertanyakan. Mengapa orang India itu bisa membeli lebih murah, sedangkan kita tidak," tegas Arif, serius.