Pengadaan Pesawat Presiden Ditinjau Lagi

Terpisah, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menegaskan tidak ada yang salah dengan pengadaan pesawat kepresidenan. "Kita memang butuh itu," katanya. Dia meyakini pengadaan pesawat kepresidenan itu secara alamiah akan efektif membatasi jumlah peserta rombongan presiden. Sebab, desain interior pesawat kepresidenan akan berbeda dari pesawat carter, apalagi komersial, seperti selama ini. Ini akan berimplikasi terhadap kapasitas kursi yang tersedia bagi penumpang.

"Kalau kapasitasnya diubah menjadi eksekutif, paling banyak 20 seat. Rombongan presiden jadi lebih sedikit. Kalau banyak kursi, terus terlihat kosong, semua mau ikut," ujar politikus  Partai Golkar itu, lantas tersenyum. Dengan rombongan yang tidak terlalu besar, lanjut Chairuman, anggaran perjalanan presiden, baik ke dalam maupun ke luar negeri, akan bisa lebih dihemat. "Selain itu, kapan pun presiden mau berangkat, pesawat selalu tersedia," tambahnya.

Belakangan ini, anggaran kunker presiden ke luar negeri memang mendapatkan sorotan. Sebab, anggaran itu menempati urutan teratas paling besar jika dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk DPR. FITRA dalam laporannya menyebut pada periode 2004-2009, perjalanan presiden ke luar negeri menelan dana Rp 813,79 miliar.

Pada periode kedua ini, jumlahnya bakal membengkak. Sebab, pada tahun pertama saja, 2010, presiden menghabiskan Rp 179,03 miliar. Untuk 2011, Setneg telah mengajukan anggaran Rp 180,865 miliar. (pri/c3/tof)