Pengadilan Dinilai Bermain Politik Dalam Perkara Ini
“Pada Selasa (5/9) itu panitera baru sampaikan pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara. Ini artinya jaksa punya waktu selama 7 hari sejak tanggal 5 September 2017 untuk pelajari berkas perkara,” ungkap Apris.
Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan dokumen tersebut telah benar dan bisa dikirim ke MA. “Tujuh hari terhitung sejak 5 September itu menjadi kewajiban jaksa untuk meneliti berkas perkara itu. Setelah itu, PN Ternate wajib mengirim kasasi itu ke MA,” paparnya.
Sementara itu, Muhammad Konoras, salah satu tim penasehat hukum AHM saat ditemui di Pengadilan Negeri Ternate, Kamis (8/9) mengaku pihaknya telah mengajukan serta memasukan memori kontra atas kasasi Jaksa. “Memori kontra sudah kami masukan ke pengadilan pada 5 September kemarin,” singkatnya.(tr-04/jfr)
Pengadilan Negeri (PN) Ternate dinilai ikut bermain politik dalam perkara dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Redaktur & Reporter : Friederich
- Inisial B
- KPK: Jika Tidak Ada Iktikad Baik, Bupati Mimika Akan Kami Jemput Paksa
- Indonesia jadi Tuan Rumah SOMMLAT, Kemenkumham: Akan Ada Agenda Penting yang Dibahas
- Langkah Kejagung Sikat Korupsi Tambang Tuai Apresiasi, Kali Ini dari PAN
- Kejagung Dinilai Tepat dalam Menetapkan Tersangka Korupsi Timah
- Orang Kuat