Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi
Selasa, 10 April 2012 – 21:05 WIB

Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi
JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai. "Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.
Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.
Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua. Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.
Baca Juga:
JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan
BERITA TERKAIT
- 2 Tempat Usaha Hiburan Tanpa Izin di Sudirman Disegel, Lihat
- 2 Kapten Infranteri Tangkap Bandar Narkoba di Bima, Kolaborasi dengan Warga
- Ahmad Luthfi Minta Fatayat NU Terlibat dalam Program Kecamatan Berdaya
- Kecelakaan Beruntun Tol Semarang, Truk Tronton Terguling, Sopir Pick-up Luka-luka
- ZCorner Dorong UMKM Halal dan Pemberdayaan Mustahik
- Bandar Narkoba Diringkus Polda Kalteng Dijerat Pasal Pencucian Uang, Terancam Lama di Penjara