Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, serta berkaca dari stagnasi perubahan di Papua, Kontras mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua.

"Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua."

Selanjutnya, kata dia, presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan di luar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan.

"Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," katanya. (boy/jpnn)