Pengamat Dukung Menteri Bahlil Bersinergi Lintas Kementerian Lawan WTO

Dia menyebut WTO adalah lembaga internasional yang memiliki aturan tersendiri dan setiap negara anggota memiliki kepentingan yang berbeda.

“Oleh karena itu, diplomasi harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan strategi yang optimal,” ujar Riko.

Lebih jauh, Riko menyampaikan Indonesia harus memastikan bahwa upayanya dalam menghadapi WTO adalah langkah cerdas dan berkelanjutan.

Dalam situasi global yang kompleks, Indonesia harus memaksimalkan manfaat keanggotaannya di WTO.

“Secara keseluruhan, upaya Presiden Jokowi untuk melawan arus kesepakatan WTO dan mendorong hilirisasi produk adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini adalah langkah yang strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara,” bebernya.

“Namun, langkah ini juga harus didukung oleh kerjasama antara berbagai kementerian dan diplomasi yang cerdas. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam perdagangan internasional dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita," tegas Riko.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi terhadap keberanian Presiden Jokowi dalam melawan Uni Eropa di WTO, yang secara tegas menentang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

Bahlil mengakui Presiden Jokowi meskipun bukan latar belakang militer atau kepolisian, memiliki keberanian yang besar dalam memperjuangkan kebijakan ini.