Pengamat Dukung Menteri Bahlil Bersinergi Lintas Kementerian Lawan WTO

jpnn.com, JAKARTA - Upaya untuk menghadapi tantangan global di bidang perdagangan internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan tekad kuatnya untuk melawan gugatan dari Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Hal itu dikatakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam memuji keberanian dan nyali Presiden Jokowi sangat besar untuk melawan Uni Eropa di WTO yang menentang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengapresiasi sikap tegas pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutama komitmen untuk terus melakukan hilirisasi sumber daya alam.

Menurut Riko, upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk sebagai salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi.

“Hilirisasi produk memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan memposisikan Indonesia lebih baik dalam persaingan perdagangan internasional,” kata Riko Novianto pada Senin (4/9).

Menurut Riko, keputusan Presiden Jokowi menjadikan Bahlil Lahadalia sebagai benteng hilirisasi di Indonesia sangat tepat.

Namun, perlu diperkuat dan didukung penuh dari kementerian terkait. Pasalnya, menurut dia, mempertahankan kedaulatan bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya adalah mutlak dan perlu dukungan semua pihak.

"Dibutuhkan sinergi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Untuk itu, saya mengusulkan pembentukan tim diplomatik khusus yang dapat mengatasi permasalahan yang kompleks terkait dengan WTO,” ucap Riko.