Pengamat: Kemenkes Sudah Terbuka, Polemik Harga PCR Belum Tentu Bisnis

“Kalau saat itu harganya Rp 900 ribu dan itu bahan impor ya mungkin bisa mahal, bisa juga tidak, tinggal dibuka saja. Kalau itu sudah dibuka transparan maka baru bisa disimpulkan, apakah itu bisnis atau bukan bisnis,” ujar Emrus.

Untuk itu, Emrus meminta Kemenkes dan BPKP ke depan lebih terbuka lagi soal harga PCR ini, agar tidak ada isu liar yang bisa mengganggu kerja presiden dan para menterinya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bangsa.

“Saran saya sih baiknya dua lembaga (Kemenkes dan BPKP) terbuka lagi, soal pembelian bahan baku hingga harga bisa turun beberapa kali itu. Kita kan tidak tahu, jangan-jangan pemerintah yang subsidi maka harus kita syukuri dan tidak ada bisnis disitu karena disubsidi tersebut,” ungkapnya.

Emrus berharap polemik soal bisnis dalam tarif PCR jangan menghambat penanganan Covid-19. Bahkan seharusnya berterima kasih jika ada pihak yang membantu mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.

“Tidak ada yang sempurna maka mari kita cari kebenaran lewat keterbukaan Kemenkes dan BPKP soal penetapan tarif PCR ini. Nah, kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam mengambil kebijakan yah dimaafkan. Kalau memang harga itu Rp 275 karena disubsidi oleh Pemerintah atau bantuan konglomerat maka harus kita berterima kasih,” kata Emrus.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes dr Siti Nadia Tarmidzi menegaskan pemerintah secara berkala melakukan evaluasi tarif Swab RT-PCR.

Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan.

“Saya tegaskan sekali lagi, dalam menentukan harga RT- PCR, Kementerian Kesehatan (Dirjen Yankes) tidak berdiri sendiri, tetapi dilakukan bersama dengan BPKP. Proses evaluasi harga ini tentunya dilakukan untuk menutup masuknya kepentingan bisnis dan menjamin kepastian harga bagi masyarakat,” kata Nadia dalam siaran persnya, Minggu (7/11/2021).(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?