Pengamat Politik: Memang Parah dan Memprihatinkan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, tak sinkronnya sejumlah kebijakan para menteri di era kepemimpinan Presiden Jokowi jilid dua, sangat memprihatinkan.
Menurut Ari, ketidaksinkronan itu menimbulkan kesan masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
"Soal tidak sinkronnya kebijakan antarkementerian di kabinet Jokowi jilid ke dua ini memang parah dan memprihatinkan," ujar Ari kepada jpnn.com, Kamis (14/5).
Ari kemudian mempertanyakan fungsi kementerian koordinator yang membawahi kementerian teknis di bawahnya.
"Kenapa hal seperti ini terjadi? Seharusnya kebijakan di tingkat pelaksanaan di lapangan sebelum dieksekusi, dibahas bersama-sama agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat bawah," ucapnya.
Pembimbing program doktoral di Universitas Padjajaran ini mencontohkan kebijakan terkait mudik.
Pemerintah awalnya membolehkan masyarakat untuk mudik.
Kebijakan itu kemudian dikoreksi menjadi dilarang mudik. Kemudian, pelonggaran berupa pembatasan perjalanan.
Ari Junaedi mengomentari masalah koordinasi di jajaran Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi dalam menangani wabah virus corona COVID-19.
- Dunia Hari Ini: Jalan Raya di Guangdong Runtuh, 24 Orang Tewas
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok
- Presiden Jokowi Senang Produksi Jagung Meningkat di Sumbawa NTB
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Tinjau Panen Jagung Bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi: Semua Pihak Ambil Langkah