Pengamat: Separoh Hasil Pilkada adalah Maling

Lebih menyedihkan lagi, bupati dan wakil bupati yang tersangkut kasus hukum itu justru kasus hukum yang diduga dilakukannya sebelum yang bersangkutan terpilih sebagai bupati atau wakil bupati. "Artinya, rakyat pun memilih orang yang bermasalah," imbuhnya.

Menurut Hamdi, ada 2 jalan untuk mencegah pemimpin daerah yanh bermasalah, memberi sanksi kepada parpol dalam bentuk pelarangan minimal 2 periode pemilihan selanjutnya kalau memang calon yang diajukan parpol tersebut lantas kemudian terpilih tapi belakangan terbukti melakukan pelanggaran hukum.

”Selain itu, kalau rakyat tahu salah satu calon itu memang diajukan sebagai calon oleh parpol tertentu cacat hukum atau tersangkut kasus hukum, maka rakyat wajib meneriakinya,” urai Hamdi.

Menurut dia, sejak jaman reformasi  1998, kualitas parpol yang ada di negara ini masih menunjukkan hasil yang mengecewakan. Banyak hal yang menjadikan kondisi seperti itu. Salah satunya adalah faktor belum adanya tokoh yang berkualitas dan bisa diterima oleh semua pihak   masuk pada partai politik tertentu karena alasan tertentu, seperti setoran. ”Partai belum banyak berbuat baik, termasuk orang baik sulit masuk partai. Masuk partai dipalakin,” tutur Hamdi.