Pengawasan Pengadilan Tipikor Daerah Perlu Diperkuat

Jaksa Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia lagi, perlu juga melakukan gelar perkara atas dakwaan dan tuntutan yang telah dibuat. "Ide pembubaran akan sulit diterima mengingat besarnya beban perkara tipikor. "Jadi kalau semua ditangani pusat akan over load," kata Aboebakar.

Seperti diberitakan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan semakin banyaknya koruptor yang dibebaskan Pengadilan Tipikor daerah menunjukkan buruknya kinerja hakim. Mahfud menilai kinerja pengadilan Tipikor lebih buruk dari Pengadilan Umum. "Gagasan untuk meninjau kembali atau membubarkan Pengadilan Tipikor di daerah masuk akal," kata Mahfud di gedung MK, Jakarta, Jumat (4/11). (boy/jpnn)