Penghapusan Honorer Dibatalkan, Pemprov Sumut: Keberadaan Tenaga Non-ASN Sangat Membantu

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sejak awal Pemerintah Provinsi Sumut sudah mengantisipasi kebijakan penghapusan tenaga honorer, dengan tetap menganggarkan biaya untuk tenaga non-ASN.

"Jadi, waktu masih Pak Edy Rahmayadi sebagai gubernur, dia sudah meminta untuk tetap menganggarkan untuk tenaga non-ASN walaupun amanah peraturan per tanggal 28 November 2023 lima tahun setelah PP itu diterbitkan, semua tenaga non-ASN yang belum masuk ke PPPK itu masuk ke tenaga outsourcing," katanya.

"Dengan adanya surat KemenPAN-RB ini kami tentu sangat berbahagia karena sesungguhnya kami sudah antisipasi, anggaran itu (untuk tenaga honorer) sudah kami siapkan,”  imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer yang sebelumnya diisukan akan dilakukan pada November 2023.

Azwar khawatir jika terjadi penghapusan honorer berdampak pada setiap aspek pelayanan, termasuk tingginya angka pengangguran. Dia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik.

"Yang penting nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini. Karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain," ujar Azwar Anas.

Kendati demikian, pemerintah tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru. Menteri Anas pun telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

"Nah, formatnya seperti apa, finalnya kita bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kita sahkan," kata dia. (antara/jpnn)