Penghuni Rusun dan Apartemen Adukan Pengembang

Hal lain yang membuat para penghuni kesal ketika pembentukan pengurus PPRS. Pemilik dan penghuni asli tidak dilibatkan. Yang dimasukkan justru orang-orang pengembang.

"Akibatnya pengembang bisa semaunya menentukan kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan penghuni. Ambil contoh pembayaran parkir. Kami diminta membayar parkir tapi kami tidak tahu dananya digunakan untuk apa," keluhnya.

Lanjut Trismanto, penghuni dan pemilik rusun maupun apartemen semakin jengkel ketika menanyakan dana maintenance yang ditarik tidak dipaparkan penggunaannya untuk apa. Bahkan pengembang tidak mengakui kalau uang operasioanal yang dipakai pengembang berasal dari penghuni dan pemilik rusun.

"Contohnya di Gading Nias yang memiliki 8 ribu unit. Pendapatannya perbulan mencapai Rp 1,8 miliar. Jumlah yang sangat banyak kan, makanya pengembang tidak mau melepaskan pengelolaan rusun dan apartemen ke penghuni maupun pemilik. Mereka justru yang memegang semuanya," tandasnya.