Pengumuman Vertual Harus Melalui Surat Resmi dan Data Valid
Minggu, 06 Januari 2013 – 16:11 WIB

Pengumuman Vertual Harus Melalui Surat Resmi dan Data Valid
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak mengulangi model pengumuman seperti hasil verifikasi administrasi yang lama. Dimana hanya berupa secarik kertas dengan daftar nama partai politik yang lolos dan tidak lolos. Untuk itu, pada pengumuman verifikasi faktual (vertual) partai politik (parpol) yang direncanakan akan diumumkan KPU pada 7 Januari 2013, KPU harus umumkan melalui surat resmi dan data-data yang valid. Selain itu, jelas Masykurudin Hafidz, pengumuman hasil verifikasi KPU dengan rincian penjelasan, dapat menunjukkan seberapa tinggi dan rendahnya kualitas parpol dalam menghadapi Pemilu 2014. Misalnya, dalam hal kepengurusan 30 persen perempuan, KPU perlu membuka ke publik partai-partai mana saja yang memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan tersebut.
"Dalam mengumumkan hasil verifikasi faktual ini, KPU harus menuangkannya dalam surat keputusan resmi tentang partai yang lolos dan disertai dengan penjelasan yang rinci didukung dengan data-data yang valid dari hasil verifikasi faktual di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota," jelas Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta, Minggu (6/1).
Baca Juga:
Menurut Masykurudin Hafidz, rincian penjelasan hasil vertual ini penting, terutama bagi parpol itu sendiri untuk membandingkan data yang dimiliki dan disetorkan ke KPU beberapa waktu lalu dengan hasil vertual. "Sehingga parpol yang tidak lolos bisa dengan cepat misalnya ketika akan melakukan gugatan," kata Masykurudin Hafidz.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak mengulangi model pengumuman seperti hasil verifikasi administrasi yang lama. Dimana hanya berupa
BERITA TERKAIT
- Megawati Bilang PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
- Kader PDIP Siap-Siap, Megawati Bakal Buat Tur Indonesia, Dimulai dari Aceh Sampai Merauke
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania