Pengusaha Berpolitik Dinilai Demi Bisnis
Senin, 25 Februari 2013 – 20:26 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan pada era Orde Baru prilaku penyelenggara negara cenderung untuk jadi pengusaha. Di era reformasi kecenderungannya malah jadi terbalik.
"Pengusaha dengan berbagai caranya ingin jadi penguasa negara untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya," kata Ahmad Farhan Hamid dalam dialog Empat Pilar Negara, bertema "Pembatasan Dana Kampanye", di ruang Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/5).
Baca Juga:
Menurut Farhan, terjunnya sejumlah pengusaha ke dunia politik apakah dengan cara menjadi anggota DPR atau hanya cukup menjadi elit di sebuah partai bahkan mendirikan partai politik baru pada dasarnya bertujuan untuk memengaruhi kebijakan negara agar komoditas bisnisnya tidak terganggu dengan berbagai kebijakan negara.
"Bahkan melalui kemampuan keuangan yang mereka miliki, meski tidak berada di parlemen maupun di partai politik, pengusaha malah menyebar uangnya untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan," ungkap politisi Partai Amanat Nasional itu.
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan pada era Orde Baru prilaku penyelenggara negara cenderung
BERITA TERKAIT
- Penjabat Gubernur Jateng Mendukung Penuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
- Sebegini Honor PPK Pilkada Serentak 2024, Syarat Pendaftaran Banyak Banget
- Ahok Disebut Masih Ada Keinginan Maju di Pilgub DKI Jakarta
- Sekjen Gelora: Seingat Saya, Kalangan PKS Selama Kampanye Menyerang Prabowo-Gibran
- PKB dan NasDem Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darmizal Merespons Begini
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU