Pengusaha Kepri: Dunia Maritim Butuh Kepastian Hukum

Pengusaha Kepri: Dunia Maritim Butuh Kepastian Hukum
Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepri. Foto Ilustrasi: dokumen JPNN

Senada dengan Makruf, Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Sunaryo mengatakan ia sangat berharap agar BP Batam mau menggandeng pihaknya untuk bisa memberikan masukan.

"Di sini banyak Penanam Modal Asing (PMA) dan mereka banyak memakai jasa kami untuk pengurusan dokumen lalu lintas barang. Sehingga kami berharap BP Batam mau melibatkan kami dalam pengambilan keputusan," katanya.

Selama ini pihaknya mengakui birokrasi cukup rumit untuk mengurus lalu lintas barang karena selain mengurus ke kantor Bea Cukai juga harus ke BP Batam. "Ya, kami berharap birokrasi yang tidak diperlukan bisa dikikis untuk kemajuan Batam," katanya lagi.

Di tempat yang berbeda, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono menjelaskan bahwa sistem host to host sangat efektif untuk mencegah kebocoran, karena sebelumnya banyak kapal yang kabur tanpa membayar. "Sistem ini akan terus berjalan," imbuhnya.

Sedangkan mengenai tarif, menurut Andi, tarif di Batam lebih murah jika dibandingkan dengan pelabuhan lainnya di Indonesia. "Tarif kita dulu lebih rendah dari Pelabuhan Malahayati Aceh, padahal Pelabuhan Batuampar itu kelas satu," ujarnya.

Walaupun tarif sekarang tinggi, ia mengatakan ada peningkatan pelayanan yang akan dibuat BP Batam. "Kan sekarang banyak perbaikan infrastruktur, sistem online pun dibenahi. Dan nanti akan diadakan pengadaan gentry crane," ujarnya.(leo)



Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News