Pengusaha Kepri: Dunia Maritim Butuh Kepastian Hukum

Senada dengan Makruf, Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Sunaryo mengatakan ia sangat berharap agar BP Batam mau menggandeng pihaknya untuk bisa memberikan masukan.
"Di sini banyak Penanam Modal Asing (PMA) dan mereka banyak memakai jasa kami untuk pengurusan dokumen lalu lintas barang. Sehingga kami berharap BP Batam mau melibatkan kami dalam pengambilan keputusan," katanya.
Selama ini pihaknya mengakui birokrasi cukup rumit untuk mengurus lalu lintas barang karena selain mengurus ke kantor Bea Cukai juga harus ke BP Batam. "Ya, kami berharap birokrasi yang tidak diperlukan bisa dikikis untuk kemajuan Batam," katanya lagi.
Di tempat yang berbeda, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono menjelaskan bahwa sistem host to host sangat efektif untuk mencegah kebocoran, karena sebelumnya banyak kapal yang kabur tanpa membayar. "Sistem ini akan terus berjalan," imbuhnya.
Sedangkan mengenai tarif, menurut Andi, tarif di Batam lebih murah jika dibandingkan dengan pelabuhan lainnya di Indonesia. "Tarif kita dulu lebih rendah dari Pelabuhan Malahayati Aceh, padahal Pelabuhan Batuampar itu kelas satu," ujarnya.
Walaupun tarif sekarang tinggi, ia mengatakan ada peningkatan pelayanan yang akan dibuat BP Batam. "Kan sekarang banyak perbaikan infrastruktur, sistem online pun dibenahi. Dan nanti akan diadakan pengadaan gentry crane," ujarnya.(leo)
Redaktur & Reporter : Budi
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Bertemu Menkeu AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Resiprokal hingga Aksesi OECD
- Tak Risau, Sri Mulyani Sebut Rupiah Sejalan dengan Perekonomian Domestik