Pengusul Swastanisasi IPDN Tak Paham Sejarah
Lulusan IPDN, kata Bahtiar, juga umumnya ditempatkan di pelosok-pelosok negeri yang susah akses. Di perbatasan negara hingga pulau-pulau terluar. Mereka tidak pernah mengeluh, mengabdi dengan sepenuh hati.
"Makanya, saya menyayangkan usulan itu. Pihak yang mengusulkan itu seperti tidak memahami filosofi pamong praja. Pernyataan tersebut melukai kehormatan para pamong praja dan purna bakti pamong praja yang tulus mengabdi kepada negara ini," katanya.
Pandangan senada dikemukakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Menurut Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) ini, IPDN hadir karena kebutuhan.
Sama halnya seperti kepolisian membutuhkan polisi yang memiliki kualifikasi khusus, maka dibentuklah Akademi Kepolisian, aau saat TNI membutuhkan perwira dengan kualifikasi khusus, mereka dididik di Akademi Militer.
"Untuk mendidik, jelas membutuhkan anggaran negara. Karena lulusannya bekerja untuk menjaga keutuhan negara dan menjalankan roda pemerintahan," pungkas Akmal. (gir/jpnn)
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyebut usulan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dijadikan sebagai perguruan tinggi swasta, merupakan ide yang mengada-ada
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya
- Kemendagri Sosialisasi Sistem Informasi bagi Aparatur Kesbangpol dan Ormas se-Pulau Papua
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
- Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih Tersisa