Perbatasan Tak Diurus, BNPP jadi Macan Ompong

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan hingga kini belum bisa berfungsi maksimal. Badan strategis tersebut masih ditempatkan sebagai lembaga koordinatif tanpa fungsi operasional menyeluruh. Akibatnya, fungsi pengelolaan perbatasan yang semestinya bisa mendorong penuntasan masalah-masalah di wilayah perbatasan tidak bisa dituntaskan dengan maksimal.

Hal itu diungkap Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain. ’’Sejak awal kami sudah meminta agar BNPP diberi otoritas lebih untuk mengurus perbatasan. Bukan sekadar memerankan fungsi koordinatif semata,’’ kata Malik di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurutnya, fungsi yang terbatas pada koordinasi menyebabkan beragam masalah di perbatasan tidak bisa segera diselesaikan dengan maksimal. Malik menyebut, akibat fungsi terbatas BNPP, lembaga tersebut belum menunjukkan progress kerja yang bagus.

’’Mengelola perbatasan itu bukan hanya soal pertahanan. Masalah kesejahteraan, pendidikan dan lain-lainnya juga wajib menjadi perhatian dalam pengelolaan perbatasan,’’ tegas Malik.

Idealnya, menurut Malik, BNPP mempunyai otoritas operasional yang bisa memobilisir anggaran-anggaran atau program lintas kementerian terkait masalah perbatasan.