Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur
Kamis, 09 Oktober 2014 – 08:10 WIB
Sebagaimana diwartakan, KPPIP dipersiapkan untuk mengelola proyek prioritas yang harus dibangun dalam 1-5 tahun ke depan. Itu sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karena itu, proyek-proyek berskala besar dan prioritas nanti langsung diawasi KPPIP.
Direktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra menambahkan, keterlibatan swasta memang menjadi keharusan karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. "Dalam lima tahun ke depan, setidaknya Indonesia butuh USD 550,3 miliar," ujarnya.
Menurut Bastari, dana yang setara Rp 6.000 triliun itu dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur sepanjang periode 2015-2020. Mulai sektor transportasi, energi, perumahan, hingga telekomunikasi. "Kalau ingin ekonomi tumbuh baik, semua infrastruktur harus dibenahi," katanya.
Data Bappenas menunjukkan, infrastruktur jalan membutuhkan dana yang terbesar, yakni hingga USD 107 miliar. Lalu, infrastruktur sumber daya air USD 91,6 miliar, air bersih dan sanitasi USD 55,9 miliar, serta transportasi laut USD 47,2 miliar.
JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah
BERITA TERKAIT
- Hanasui Lebarkan Sayap ke Negeri Jiran, Konsisten Tawarkan Produk Harga Terjangkau
- Tokyo MoU Annual Report 2023: BKI Berhasil Pertahankan Kategori High Performance RO
- Lewat PGTC 2024, Pertamina Siap Kolaborasi Hadapi Trilema Energi
- Gandeng Bank SulutGo, Jamkrindo Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi
- Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Jadi Sebegini Per Gram
- Naik 12,94 Persen, Ekspor Sumsel Maret 2024 Capai USD 503,09 Juta