Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur
Kamis, 09 Oktober 2014 – 08:10 WIB
JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah berjanji lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, ketidakjelasan pembiayaan itu menjadi salah satu penyebab minimnya proyek infrastruktur. Bahkan, proyek yang sudah berjalan pun tidak sedikit yang berhenti karena tidak ada kejelasan pembiayaan. "Karena itu, kita akan tarik lebih banyak swasta dengan memperkuat skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta)," ujarnya kemarin (8/10).
Menurut Bambang, pemerintah segera menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Lalu, menetapkan dengan jelas proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN, serta proyek yang akan dibiayai dengan skema public private partnership. "Termasuk apakah suatu proyek diserahkan kepada BUMN atau ke swasta," katanya.
Dia mengakui, selama ini juga ada beberapa proyek dengan skema public private partnership yang mengalami kendala. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). "KPPIP jadi andalan untuk mempercepat proyek infrastruktur," ucapnya.
JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah
BERITA TERKAIT
- Sinergi TikTok Shop & Tokopedia Diyakini Turut Percepat UMKM Go Digital
- Misi Dagang ke Maroko Disambut Baik, Catatkan Transaksi Potensial Rp 276 Miliar
- Hadir di Jakarta, Mitraruma Tawarkan Kitchen Set dan Kabinet Premium
- Megabuild dan Keramika Indonesia 2024 Dorong Inovasi Industri Bahan Bangunan
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 9 Ribu Per Gram, Jadi Sebegini
- Luhut Binsar Sebut Tanpa Nikel Indonesia, Pasar EV Amerika Terpuruk