Percepatan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pacu Kreativitas Mahasiswa

Muhadjir menilai berbekal, maka Kabupaten Batang harus bisa memanfaatkan TKDV untuk membangun integrasi antara ekosistem pendidikan, pelatihan vokasi, dan industri.
Secara umum, lanjut Muhadjir, pendidikan vokasi seperti politeknik dan SMK harus bisa berkoordinasi dengan pelatihan vokasi seperti Balai Latihan Kerja (BLK) supaya bisa bersinergi dan beriringan dalam memenuhi tenaga kerja untuk industri.
"Jadi, dalam pelaksanaan TKDV ini, yang menjadi leading sektor adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kementerian Perindustrian, kemudian kedua sayapnya ada Kemendikbudristek dan Kemnaker RI," ungkap dia.
Menko PMK memberikan arahan di hadapan Bupati Batang dan TKDV Batang untuk segera menyusun program kerja yang mengacu pada Stranas Vokasi.
Indonesia menghadapi 3,5 juta tenaga kerja baru tiap tahunnya yang lulus dari SMA, SMK, perguruan tinggi, ataupun politeknik.
Kemudian, Menko PMK juga meminta supaya Pemkab Batang menyusun dengan baik data pekerja dan calon pencari kerja di kabupaten Batang, tersusun dengan "by name by address".
Di sisi lain, Muhadjir meminta dunia usaha, dunia industri kerja (DUDIKA) mendukung program TKDV dengan aksi nyata seperti pemagangan, laboratorium industri, magang bagi pencari kerja.
"Pemkab juga hsrus berkomitmen untuk mendukung Balai Latihan Kerja (BLK) agar benar-benar handal dan produktif dalam memfasilitasi angkatan kerja untuk mendukung pengentasan pengangguran," ujarnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan lahirnya peraturan itu diharapkan mampu membuat bonus demografi dimanfaatkan dengan baik.
- Jatim Sediakan 40 Ribu Beasiswa untuk Berantas Putus Sekolah
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Hardiknas 2025, Untar Gelar Untarian Awards untuk Dosen hingga Mahasiswa Berprestasi
- Jadi Pelopor AI, BINUS University Dorong Ekosistem Kerja Kreatif Berbasis Teknologi
- Refleksi Hardiknas 2025, Lita Nilai Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar
- Peringati Hardiknas, Waka MPR Dorong Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan berkualitas