Percepatan Transformasi Digital Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
![Percepatan Transformasi Digital Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Swasta](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/10/05/ilustrasi-logo-wanita-menggunakan-aplikasi-belanja-foto-an-95.jpg)
Hal senada disampaikan Head of Research Praus Capital Alfred Nainggolan, Dia menilai percepatan infrastruktur pendukung transformasi digital memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memiliki roadmap Indonesia Digital 2021-2024 atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
“Sekarang tinggal bagaimana realisasinya serta sinerginya dengan swasta, BUMN, ataupun investor asing,” jelasnya.
Menurut Alfred, merger perusahaan telekomunikasi (telko) cukup marak mengisyaratkan konsolidasi menuju industri yang lebih atraktif dan mempersiapkan teknologi masa depan. Contohnya, merger PT Indosat dan PT Hutchison Tri Indonesia (3) menjadi Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang efektif berlaku pada 4 Januari 2022 yang menjadi momentum operator telekomunikasi di Tanah Air agar lebih efisien dalam membangun insfrastruktur untuk mempercepat agenda transformasi digital Indonesia.
IOH menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dengan berbagai inovasi yang akan dikembangkan.
"Kondisi tersebut sekaligus membuat operator telekomunikasi lain lebih sehat dan efisien," tegasnya. (esy/jpnn)
Sejumlah pengamat ekonomi menilai percepatan transformasi digital perlu kolaborasi pemerintah dan swasta
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
- Pengembangan Sensitivitas Spiritual Dalam Pendidikan Modern
- SMKN 1 Cimahi jadi Pusat Keunggulan DAIKIN Pertama Bagi Sekolah Kejuruan di Jabar
- Mentari Assessment Menghadirkan OxfordAQA untuk Pacu Kualitas Pendidikan di Indonesia
- Sambut Era Revolusi Industri 5.0, Pemerintah Diingatkan soal Kesenjangan Digital di Masyarakat
- Tanoto Foundation Luncurkan Program Fellowship, Yuk, Buruan Daftar
- Gelar Rakor, Kemendagri Dukung Percepatan Transformasi Digital & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah