Perhatian! Ini Kritikan Keras dari Seknas Jokowi Buat Menteri Baldan

“Karena sampai saat ini kita tidak punya informasi sama sekali apa, bagaimana dan berapa banyak konflik pertanahan ditangani dan diselesaikan oleh Menteri Agraria dan KaBPN,” tukasnya. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan. Foto: Dokumen JPNN

“Jangan pakai cara-cara popular dan picisan dengan menampilkan Sales Promotion Girl (SPG) menunggu stand BPN di Mall malam hari untuk pengurusan sertifikat,” tambahnya. 

Pokok masalah bukan masalah sertifikasi, tapi rakyat tidak punya tanah, petani tidak punya lahan untuk produksi dan seterusnya. BPN harus menginvetarisir kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di seluruh Indonesia dan mempublikasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Selanjutnya berapa banyak kasus yang sudah diselesaikan dan berapa yang dalam proses sehingga masyarakat mengetahui dan yakin pemerintah Jokowi berpihak kepada rakyat. 

“Kalau penanganan dan caranya ogah-ogahan jangan salahkan rakyat menduga-duga menterinya tidak mau melaksanakan Nawacita atau bagian "begal nawacita”,” sambungnya.

Osmar juga mengingatkan selama 1 tahun 3 bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, janji 9 juta hektar lahan yang akan menjadi objek landreform sebagaimana Nawacita,  belum jelas juntrungannya.