Perihal PPKM Darurat, Johan: Pemerintah Harus Menjamin Ketersediaan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Johan Rosihan merespons kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali yang berlaku 3-20 Juli 2021.

Dia menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Menurut Johan, selama pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali.

“Pemerintah harus menjamin akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali,” ujar Johan, Jumat (2/7).

Anggota Komisi IV DPR RI ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

“Saya minta pemerintah menjamin sektor Pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan masyarakat,” imbuh Johan.

Menurut Johan, walaupun pertanian sebagai sektor yang paling tangguh selama masa pandemi, namun bukan berarti tidak terdampak.

Oleh karena itu, Johan mengatakan kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat berjalan lancar.