Perjuangan Jatah Saham Inalum Berbau Politik
Senin, 19 September 2011 – 04:42 WIB

Perjuangan Jatah Saham Inalum Berbau Politik
JAKARTA -- Ketidakkompakan sikap pemda mempersiapkan diri ikut mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013, disinyalir dipicu perbedaan kepentingan politik. Ada dugaan kuat, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sudah merasa tidak sreg dengan langkah 10 bupati/walikota yang bersama Syamsul Arifin sudah pernah membangun kesepakatan dengan PT Toba Sejahtera milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan.
Luhut dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, alias Ical. Sumber koran ini yang merupakan tokoh penting dalam perjuangan jatah saham Inalum untuk pemda pasca 2013, menyebutkan, kepentingan Golkar yang sudah masuk ke Inalum itulah yang menyebabkan Gatot ogah-ogahan melakukan koordinasi membahas rencana pembentukan konsorsium daerah.
Baca Juga:
"Tapi mestinya Gatot menyampaikan saja masalah itu, agar bisa dicarikan titik temunya. Kalau diam saja, ya malah semuanya tak dapat apa-apa," ujar sumber yang namanya tak mau ditulis JPNN, kemarin (18/9).
Benarkah ada aroma politik dalam upaya memperjuangkan jatah saham Inalum itu? Direktur Ekesekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara membenarkannya. Menurutnya, dalam banyak kasus di daerah, elemen pemda sendiri tidak kompak dalam upayanya mendapatkan jatah saham, lantaran masing-masing pihak punya kepentingan.
JAKARTA -- Ketidakkompakan sikap pemda mempersiapkan diri ikut mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013, disinyalir dipicu perbedaan
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Gagalkan Distribusi Rokok Ilegal Senilai Hampir Rp 2 Miliar, Ini Kronologinya
- Mantapkan Langkah Menuju IACS, BKI Gelar Sidang Komite Teknik Bersama Stakeholders
- Watsons 5.5 Ultimate Sale, Diskon 70% Hingga Ekstra Voucer
- Holding BUMN Danareksa Dorong TPK Batu Ampar Menjadi Hub Regional
- Kabar Baik Rupiah Makin Menguat, Ada Harapan Baru
- GPFE 2025 Fasilitasi Kolaborasi Pemerintah dan Penyedia Produk Ber-TKDN