Perkuat Cadangan Beras Pemerintah Daerah, BKP Kementan Bahas Rancangan Inpres
Salah satu kelebihan CBPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial di wilayahnya, Kepala Daerah dan Desa dapat dengan segera memberikan bantuan kepada masyarakatnya karena keputusannya ada di Pimpinan Daerah.
Berbeda halnya bila daerah meminta bantuan bencana alam dari alokasi CBP (Cadangan Beras Pemerintah Pusat), Pimpinan Daerah harus mengeluarkan pernyataan tanggap darurat dan mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu kepada Menteri Sosial.
Turut hadir dalam rakor tersebut unsur dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perekonomian, dan Biro Hukum Kementerian Pertanian.
Kemendagri diharapkan dapat berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan CBPD, sedangkan Kemendes dan PDTT diharapkan bisa berperan dalam menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Desa.(jpnn)
Atas arahan Menteri Pertanian, BKP menginisiasi penyusunan Rancangan Inpres tentang Percepatan Penyelenggaraan CBPD guna mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa mengalokasikan APBD dan Dana Desa untuk CBPD di wilayahnya.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Begini Jurus Kementan Kendalikan Harga Bawang Merah
- Pengumuman, Petani Terdaftar Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi di KPL Resmi
- Hari Pertama Kerja, Mentan Amran Tancap Gas Cetak 500 Ribu Hektare Sawah di Merauke
- KPK Hadirkan eks Sekjen Kementan di Sidang Korupsi SYL
- Mentan Amran Tegaskan Bakal Pecat Pegawai Terlibat Gratifikasi
- Bamsoet: Kebijakan Kementan Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Bagi Petani Sudah Tepat