Perlu Haluan Negara agar Pembangunan Terarah dan Berkesinambungan

“Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja,” ucapnya.

Dipaparkan, pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat,” tegasnya.

Pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses, yang dalam kesempatan tersebut menjadi pembicara mengatakan, amendemen yang dilakukan dengan menghadirkan pola pembangunan model GBHN akan membawa banyak impplikasi. Menurutnya, pola pembangunan yang menjadi pedoman pembangunan nasional itu akan berbenturan dengan UU Otonomi Daerah. Produk dari MPR tersebut juga akan menuntut pertangunggjawaban Presiden kepada MPR.

“Akibatnya Presiden bertanggung jawab pada MPR,” ungkapnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, menyebut amendemen UUD yang menghasilkan pola pembangunan model GBHN mempunyai dampak plus minus. Semua pendapat yang ada, diakui mempunyai tujuan agar pembangunan ke depan menjadi lebih terarah. Diakui, posisi partainya belum menentukan sikap dalam masalah ini.

“Bila ingin melakukan Amandemen UUD perlu memperbanyak kajian yang lebih mendalam,” tuturnya.

Pengkajian lebih mendalam, menurut Didi, perlu dlakukan agar pembangunan yang ada lebih terukur. “Perlu uji publik,” paparnya.

Meski demikian dirinya berharap agar kita jangan tergesa-gesa melakukan perubahan sebab akan membawa impikasi yang luas. “Dengan adanya amandemen menjadikan MPR seperti masa lalu atau perlu ada batasan-batasan,” ucapnya.(jpnn)