Permintaan PMKRI Kepada Pemerintah Jelang Penerapan New Normal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Benidiktus Papa menyampaikan tangapan terkait rencana pemerintah menerapkan kebijakan New Normal.
Beni juga mengatakan untuk mencermati mengenai efektivitas penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berlangsung selama hampir tiga (3) bulan.
“Kami tentu mengapresiasi pemerintah dan stakeholder dalam upaya penanganan covid-19 tetapi kami juga memberikan catatan-catatan kritis terkait rencana penerapan New Normal,” kata Beni saat berbicara dalam Webinar via aplikasi zoom bertema "Strategi dan Tantangan Penerapan New Normal di Daerah" pada Jumat (5/6).
Pembicara lain yang hadir dalam diskusi yang dipandu Ewaldus Boleh (Presidium Pengembangan Organisasi PP PMKRI 2020-2022) itu adalah Menteri Kemendes PDTT RI Budi Arie Setiadi, Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapuspen Kemendagri Bahtiar.
Pada kesempatan itu, Beni meminta pemerintah harus membuka data secara terbuka berkaitan dengan evaluasi efektifitas penerapan PSBB di seluruh daerah. Termasuk dalam hal penerapan protocol kesehatan.
“Kami mau protokol kesehatan dijalankan secara tegas, disiplin dan konsekuen di lapangan,” tegas Beni.
Selain itu, Beni mendorong Transparansi Anggaran Covid-19 sebesar Rp 405 triliun. “Sejauh mana penyerapan anggaran covid-19 ini harus dibuka dan dijelaskan kepada masyakat,” kata Beni.
Menurut Beni, PMKRI mengingatkan agar Penerapan New Normal oleh pemerintah harus memberikan kepastikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat di tengah pandemi.
Sebelum menerapkan New Normal, PMKRI memberikan catatan kepada pemerintah mengenai penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berlangsung selama hampir tiga bulan.
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing