Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menyebut pihaknya hanya menguraikan gugatan dalam sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi di Gedung PTUN, Ruang Kartika, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (2/5).
Menurutnya, Tim Hukum PDI Perjuangan menguji dugaan pelanggaran KPU ketika menerima putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 2024.
"Apakah betul ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang jadi penetapan oleh KPU dan akan dilantik?" kata Gayus ditemui setelah persidangan, Kamis.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menyadari hasil PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tentu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan MK yang menetapkan untuk dilantik dan putusan PTUN tidak mungkkn membatalkan keputusan MK, kami sangat sadar," ujar Gayus.
MK sebelumnya menolak Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 yang diajukan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
KPU setelah putusan MK, menetapkan kandidat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres 2024.
Gayus melanjutkan MPR bisa tidak melantik Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2024 sampai 2029 ketika PTUN menerima permohonan Tim Hukum PDI Perjuangan.
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempertanyakan kepada PTUN apakah betul ada pelanggaran hukum oleh KPU terkait pendaftaran Gibran.
- Bambang Pacul Sebut Api Abadi Mrapen akan Membakar Semangat Kader di Rakernas PDIP
- Pilkada Sleman: PDI Perjuangan Masih Menjadi Partai Seksi untuk Kendaraan Politik Para Calon
- Deinas Geley Minta Arahan Jokowi Untuk Pembangunan Papua Tengah
- Sultan Sebut Hubungan Erat Indonesia-China Karena Kecakapan Diplomasi Presiden Jokowi
- Ambil Semangat Api Abadi Mrapen, PDIP Ingin Sukseskan Rakernas dan Pilkada 2024
- Peneliti TSRC Sebut Kompleksitas Pemilu 2024 Munculkan Fenomena Split-Ticket Voting