Pernyataan SBY Tak Ubah Persepsi Warga DIY
Kamis, 02 Desember 2010 – 22:55 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung, menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah membenturkan monarki dengan sistem demokrasi terkait keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dinetralisir hanya melalui jumpa pers sebelum menggelar sidang kabinet. Pramono mengatakan, usaha Presiden untuk meminimalisir efek pernyataan tentang isu sensitif itu memang tidak ada salahnya. "Tapi persepsi dan opini yang telah dari awal terbentuk memang sulit juga untuk dirubah," imbuhnya.
"Pernyataan Presiden yang sengaja membenturkan monarki dengan demokrasi terkait dengan keistimewaan Yogyakarta telah memasuki relung hati masyarakat Yogya. Jadi, apapun penjelasan presiden sebelum atau sesudah sidang kabinet tentang Yogyakarta tidak akan banyak merubah persepsi publik," kata Pramono Anung di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/12).
Menurut politisi yang akrab disapa dengan nama Pram itu, pernyataan terkini Presiden SBY tentang keistimewaan Yogyakarta tidak lebih dari sekedar mencoba mengelaborasi reaksi masyarakat Yogyakarta. "Yang saya lihat, hari ini sepertinya presiden baru memulai memaknai arti keistimewaan yang telah diberikan negara untuk Yogyakarta. Makanya tadi beliau (SBY) menekankan bahwa saat berbicara tadi kapasitasnya adalah sebagai kepala negara," ujar mantan Sekjen PDI-P itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung, menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah membenturkan monarki
BERITA TERKAIT
- Suryan Widati Sandang Gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ, Begini Disertasinya
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
- Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih Tersisa
- Pesan Penting Kemendagri dalam Musrenbang Riau 2024
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan