JPNN.com 
Perppu Ormas, HNW: Sangat Pasal Karet
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sangat subjektif.
"Sangat subjektif, sangat pasal karet," kata Hidayat, Kamis (13/7).
Menurut Hidayat, Perppu itu ada kewenangan mutlak kepada pemerinah memberikan tafsir, vonis hukum dan mencabut serta membubarkan tanpa ada mekanisme hukum.
"Kalau ternyata pemerintah salah, bagaimana? Itu tidak sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi," katanya.
Hidayat sangat mendukung jika ada pihak-pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena Perppu ini potensial tidak sesuai UUD (1945) pasal 1 ayat 3, 28D ayat 1 dan 28E ayat 3," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (boy/jpnn)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor
Redaktur & Reporter : Boy
- Bertemu Pimpinan MPR, Dubes Abdul Karim Ingin Indonesia Segera Buka Kedubes di Rwanda
- Soal Putusan MK, HNW Singgung Perbaikan untuk Pemilu ke Depan
- Hidayat Nur Wahid Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MK, Begini Catatannya
- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Minta Definisi Keluarga di RUU KIA Dilengkapi
- Solid, HNW PKS Ungkap 5 Fraksi Berkomitmen Mengajukan Hak Angket di DPR
- HNW Kritik Rencana Menag Yaqut Persiapkan KUA Bisa Melayani Pernikahan Semua Agama
.jpeg)
