Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai, HTI bukan organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keberanian sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pemerintah.
Gibran Rakabuming Raka disebut membuat polling terkait Perppu Ormas
Judulnya tidak sesuai dengan isinya. Tidak ada statement apa pun dari Megawati terkait dengan UU Ormas.
Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan merespons sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait Perppu Ormas
Partai Amanat Nasional (PAN) tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meski menolak Perppu Ormas menjadi undang-undang.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak mau berpolemik lagi soal kekalahan fraksi-fraksi di DPR yang menolak Perppu Nomor…
Ruhut Sitompul terang-terangan mengajak Demokrat bergabung dengan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Pada dasarnya perbaikan itu diperlukan setelah pada implementasi ada masalah.
Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath mengajak umat Islam di Indonesia untuk menjauhi partai politik pendukung Perppu Ormas.
Proses politik yang melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa diterima sebagai proses politik yang dibenarkan menurut ukuran legal…
Sikap Partai Demokrat menyetujui Perppu Ormas menjadi UU dengan syarat harus direvisi. Tak ada kaitan dengan tawaran masuk…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta DPR dan Presiden Joko Widodo merespons aspirasi masyarakat untuk mengkaji usulan revisi terhadap…
Partai Demokrat mengingatkan, tidak boleh dalam menetapkan ormas-ormas bertentangan dengan Pancasila, didasarkan penilaian subyektif atau kepentingan politis
Yang jelas, Fahri sudah berkali-kali menyatakan bahwa Perppu ini berbahaya.
Prabowo Subianto terlihat sepintas bisa merebut simpati pemilih Islam untuk saat ini.
langkah Fraksi Gerindra, PKS dan PAN menolak pengesahan Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat efektif.
Isu Perppu Ormas tak akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas Presiden Jokowi. Sebab, Perppu Ormas tak terkait langsung dengan…
Apakah Presiden Jokowi harus mengeluarkan PAN dari koalisi dan mengganti menteri asal partai itu?
Jubir Presiden Johan Budi tida tahu detail pembicaraan Jokowi dan SBY.
Sebagai partai oposisi wajar jika Partai Gerindra selalu berseberangan dengan pemerintah termasuk soal Perppu Ormas
JPNN.com 
