Perpres Moratorium Konversi Lahan segera Terbit

Penerbitan Perpres tersebut sendiri tidak sesuai target sebelumnya, yang direncanakan pada 1 Januari 2011. Seperti diketahui, Perpres ini berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam (program) pengurangan emisi karbon, atau yang dikenal lewat nama (skema) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Sementara itu, Ketua PP Gapki, Joefly Bachroen mengatakan, moratorium juga menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan pihaknya dengan Presiden. Pihaknya sendiri mengaku mendukung adanya aturan tersebut. "Tapi, ada satu masalah yang kita khawatirkan. Yakni, moratorium ini (malah) disalahartikan, (atau) disalahgunakan pihak-pihak tertentu," katanya.

Joefly pun mengatakan bahwa moratorium pada dasarnya akan menghambat produksi kelapa sawit. Namun, ia menyebut pula jika Presiden mengaku menaruh perhatian dengan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Presiden, kata Joefly lagi, tidak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membalikkan opini tentang dunia kelapa sawit Indonesia.

"Bapak Presiden mengatakan, Beliau di luar negeri meng-counter, mempertahankan, memasang badan, untuk (masalah) lingkungan di negara yang kita cintai ini," urainya. (fal/ito/jpnn)