Persatuan Pengusaha Beras Tak Setuju Lockdown, Simak Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) meminta pemerintah lebih memilih opsi karantina wilayah ketimbang lockdown.
Wakil Ketua Umum Perpadi Billy Haryanto mengatakan apabila pemerintah terpaksa melakukan karantina, sebaiknya yang dilakukan adalah karantina wilayah, bukan lockdown.
Menurut Billy, dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa terus berjalan.
"Sebaiknya karantina wilayah saja, karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa ke mana-mana dan di rumah saja," katanya di Jakarta, Senin (30/3).
Billy mengatakan bahwa karantina wilayah hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan tidak membatasi pergerakan distribusi barang.
"Jadi di perbatasan wilayah nantinya para sopir truk yang membawa beras tinggal menunjukkan kartu pas," katanya.
Keberlangsungan pedagang beras menurut Billy menjadi penting di saat situasi krisis seperti sekarang ini.
Karena peredaran beras di Jabodetabek 98 persen dipegang pelaku swasta. Selain itu banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras.
Menurut Billy, apabila pemerintah memberlakukan lockdown, pengusaha beras di daerah tidak akan mengirimkan berasnya ke Jakarta.
- BAZNAS Distribusikan 137 Ribu Paket Beras Zakat Fitrah Hingga ke Pelosok
- Tinjau Harga Bahan Pokok di Sumsel, Satgas Pangan Polri Simpulkan Temuan
- Kementan Gandeng TNI AD untuk Wujudkan Lampung Menjadi Sentra Produksi Beras Nasional
- Harga Beras Mulai Stabil di Pasar Tradisional, Alhamdulillah
- Bulog Ramal Harga Beras Tetap Tinggi, Tak Seperti Dulu
- Mendag Beberkan Kelemahan Sistem Pertanian Cabai di Indonesia