Persiapan Ibu Kota Pindah, DKI Ajukan Revisi UU 29/2007 agar Jakarta Tetap Eksis

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengungkap alasan pihaknya mengajukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Riza menjelaskan bahwa pengajuan revisi UU ini merupakan bagian dari persiapan perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sekarang ini kita, kan, ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur, tentu DKI punya kepentingan setelah ini Jakarta menjadi apa,” kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (15/12).
Politikus Partai Gerindra ini berharap Jakarta bisa tetap eksis di Indonesia sebagai kota besar, meski pusat pemerintahan tak lagi di daerah ini.
“Harapan kami, Jakarta menjadi kota perdagangan bisnis, pendidikan, seni budaya, dan lain-lain. Kami berharap Jakarta bisa tetap hadir sebagai kota besar di dunia,” jelasnya.
Sebelumnya, pengajuan revisi UU 29/2007 tersebut mulanya disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Diani Sadia Wati.
Menurut Diani, pengajuan revisi UU 29/2007 itu terkait dengan peralihan status DKI yang saat ini masih ada di Jakarta.
"Sebagaimana diketahui, pemerintah DKI sudah mengajukan RUU Perubahan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007," ujar Diani dalam rapat kerja dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Ibu Kota Negara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).
Riza Patria mengungkap alasan pengajuan Revisi UU 29/2007 merupakan bagian dari persiapan perpindahan ibu kota negara.
- Telkom Siap Gelar Digiland 2025 Seusai dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
- Terungkap Fakta Mengejutkan soal Gerai Miras di Kartika One Hotel
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Gegara Gerai Miras, Warga Kampung Sawah Ancam Geruduk Kartika One Hotel
- Sahrin Hamid: Gerakan Rakyat Jaktim Wajib Dukung Program Prorakyat Pramono-Doel
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta