Pertamina Ingin Kelola Semua Blok Migas

Sesuai Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang 100 persen sahamnya dimiliki negara, harus diberi kesempatan pertama mengelola blok-blok migas baru potensial dan blok-blok migas yang habis masa kontraknya. "Dengan amanah konstitusi ini, tanpa diminta pun seharusnya pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengelola blok-blok tersebut," ungkap Direktur Eksekutif Indonesian Resources Sudies, Marwan Batubara.

Namun, lanjut dia, dalam prakteknya penugasan tersebut jarang terjadi. Bahkan kadang-kadang Pertamina justru sering dikorbankan. "Seperti pada Blok Cepu dan Semai V," terangnya.

Dia juga meminta DPR, BPK dan KPK, mengusut tuntas berbagai dugaan penyelewengan perpanjangan kontrak migas tiga tahun terakhir oleh seluruh pejabat terkait, yang hanya mewajibkan pembayaran bonus tandatangan sangat rendah, berkisat jutaan dollar Amerika saja. "Padahal bonus tersebut seharusnya bernilai ratusan juta bahkan miliaran dollar Amerika, jika blok tersebut ditawarkan melalui tender terbuka," katanya. (boy/jpnn)