Pertemuan Prabowo - Jokowi, Rekonsiliasi atau Pragmatisme Politik?

Kubu Jokowi tentunya ingin agar kubu Prabowo berhenti melabeli kubu Jokowi sebagai pelaku kecurangan TSM, perusak NKRI, maupun sebutan-sebutan negatif lainnya. Kubu Prabowo mesti menghargai dan menempatkan Jokowi sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mesti ikut menjaga kewibawaan Jokowi selaku pemimpin negara ini, bukannya malah menjelek-jelekkan Jokowi. Kritik boleh, tapi tidak menjelek-jelekkan secara personal, apalagi dengan tuduhan yang belum terbukti.

Kubu Prabowo tentunya berharap pendukungnya yang dikriminalisasi bisa dipulihkan status dan hak-haknya. Lalu, tidak ada lagi kriminalisasi dan persekusi kepada pendukung Prabowo dari berbagai elemen pendukung Jokowi. Indikasi kecurangan pemilu, harus diusut tuntas. Pelaku yang terlibat, harus dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, siapapun itu.

Jika pengungkapan kebenaran, pengampunan, dan penegakan keadilan sudah terjadi, barulah perdamaian antar pihak bisa terwujud. Dengan demikian, rekonsiliasi pun benar-benar bisa tercapai.

Tetapi, jika pasca pertemuan Prabowo-Jokowi ini hanya berujung ke bagi-bagi jatah kursi kabinet, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, apalagi distribusi proyek-proyek besar di antara pendukung kedua kubu, berarti jalan pragmatisme politiklah yang dipilih. Bukan jalan rekonsiliasi. Tentunya ini mencederai hati sebagian besar pendukung kedua belah pihak dan masyarakat Indonesia.

Harapan kita, rakyat Indonesia, kedua belah pihak benar-benar serius merintis jalan rekonsiliasi. Demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Bukan memilih jalan pragmatisme politik, apalagi sekedar basa-basi politik.

Dengan rekonsiliasi, kedua belah pihak akan meninggalkan sejarah masa lampau yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Kondisi seperti ini dapat memberikan energi baru dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Dan, tentu saja, dengan rekonsiliasi yang sifatnya berkesinambungan, kelangsungan proses pembangunan selama lima tahun ke depan dijamin dapat berjalan lancar tanpa terganggu konflik-konflik laten yang muncul di kemudian hari. Semoga.(***)

Penulis adalah Pengamat Politik Manilka Research