Pesan Pak Jokowi untuk Pemda soal Jurus Pengendalian Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal pengendalian inflasi yang tidak hanya berfokus pada upaya-upaya mengontrol harga.
Jokowi menyampaikan hal itu saat berbicara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 uang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Kamis (22/10).
Menurut dia, urusan pengendalian inflasi perlu menyentuh soal daya beli masyarakat. Dari situ, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan seperti penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan, red), bantuan sosial tunai, BLT (Bantuan Langsung Tuna, red) Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM," kata Jokowi.
Dengan skema bantuan tersebut, kata Jokowi, konsumsi rumah tangga diharapkan meningkat sehingga bisa kembali menaikkan permintaan yang akhirnya mendorong tumbuhnya penawaran.
Presiden Ketujuh RI itu juga mengharapkan pemerintah daerah memperkuat kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mempercepat realisasi APBD. Khususnya dengan menggenjot belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, termasuk untuk sektor UMKM.
"Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," katanya.
Mantan gubernur DKI itu dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 tersebut juga mengingatkan para kepala daerah memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat. Tujuannya ialah mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Pemerintah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Apa saja skema itu? Berikut penjelasan Presiden Jokowi.
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi
- Pasbata Minta Roy Suryo Setop Provokasi soal Isu Ijazah Jokowi