Pilgub Sumut, PDIP Dianggap Abaikan Suara Rakyat

JAKARTA - Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  mengusung Effendi Simbolon sebagai Calon Gubernur Sumut 2013-2018 dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara (Sumut).  Selain tidak mentaati aturan main yang ditetapkannya sendiri, PDIP juga dianggap terkesan arogan karena mengabaikan keinginan pemilih.

Pengamat politik dari Fisip Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan mengatakan masyarakat Sumut tahu persis sejak awal PDIP menetapkan dan melakukan proses seleksi terhadap enam bakal calon gubernur Sumut. Proses seleksi itu mulai dari pendaftaran, survei popularitas dan elektabilitas, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga lobi-lobi. “Ini proses panjang, mengeluarkan banyak dana, tenaga dan pikiran dari enam calon yang ikut proses seleksi,” kata Darmawan, Sabtu (17/11).

Enam nama yang mengikuti proses seleksi di PDIP yaitu Benny Pasaribu, RE Nainggolan, Gus Irawan, AY Nasution, T Erry Nuriadi, dan Bintatar Hutabarat (adik ipar Effendi Simbolon). Diantara  enam nama tersebut, hanya Benny Pasaribu yang berasal dari kader PDIP.

Namun, Selasa lalu, DPP PDIP memutuskan Effendi Simbolon sebagai Calon Gubernur Sumut 2013-2018 dari PDIP. Padahal, Effendi Simbolon yang dikenal sebagai salah satu Ketua DPP PDIP itu sama sekali tidak mengikuti mekanisme penjaringan yang ditetapkan PDIP.  “Semua proses menjadi lip service saja. PDIP menabrak cara main yang ia tetapkan sendiri,” kata Darmawan.