Pimpinan DPR Minta Klarifikasi Komisi VII Ihwal Permintaan Pelibatan Penyampaian CSR BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII DPR terkait permintaan pelibatan penyaluran corporate social responsibility (CSR) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa ia sudah mendengar isu yang berkembang di masyarakat dan menjadi agak kontroversial tersebut.
"Oleh karena itu, pimpinan DPR pada hari Senin depan akan meminta klarifikasi kepada pimpinan Komisi VII DPR untuk menjelasksn apa yang sebenarnya terjadi pada rapat tersebut," kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/7).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan permintaan klarifikasi tersebut juga akan dilakukan secara terbuka, dan transparan, termasuk kepada publik dan media massa.
"Klarifikasi itu juga tidak sembunyi-ssmbunyi, silakan kalau media nanti (meliput, red). Jadi jadwalnya ataupun kami akan transparan ke media," ujarnya.
Dasco mengaku belum bisa menilai etis atau tidaknya permintaan tersebut. Sebab, Dasco mengaku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan holding BUMN, Selasa (30/6) tersebut. "Ya kami belum tahu secara pasti apa yang terjadi pada saat rapat tersebut. Jadi saya belum bisa menilai dan belum bisa mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum kami melakukan klarifikasi," paparnya.
Yang jelas, Dasco sekali lagi menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pimpinan Komisi VII DPR pada Senin pekan depan.
Seperti diketahui, saat rapat tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin meminta pimpinan BUMN menjelaskan berbagai hal termasuk jawaban anggota komisi yang membidangi energi tersebut. Setelah menjelaskan panjang lebar, pimpinan BUMN pun masuk pada persoalan CSR. Lantas, Alex Noerdin sempat melakukan sedikit interupsi dan membahas soal pembangunan PLTU Sumsel VIII. "Bapak tahu yang membantu perizinan PLTU Sumsel VIII siapa?" kata Alex, yang juga mantan gubernur Sumsel itu.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII DPR terkait permintaan pelibatan penyaluran corporate social responsibility (CSR) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan