Pimpinan KPK Jangan Sering ke Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Disahkannya revisi UU KPK akan membuat lembaga antirasuah bisa dikontrol lebih ketat. Demikian menurut Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie.
"Saya percaya dengan disahkannya UU KPK Nomor 30/2002 ini, maka sisi controlling terhadap lembaga antirasuah ini akan lebih ketat. Paling utama hindari intervensi, baik dari eksekutif dan legislatif," kata Jerry, di Jakarta, Minggu (22/9)
Menurut dia disahkannya revisi UU KPK itu sangat tepat, terlebih Presiden Jokowi dan DPR sudah menyetujuinya, khususnya terkait keberadaan dewan pengawas KPK. Sementara, poin lainnya seperti LHKPN dan SP3 tidak diterima.
Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti-Korupsi ini berharap pimpinan KPK yang baru perlu menjaga aspek kredibilitas.
"Pimpinan KPK jangan sering ke daerah-daerah tanpa sepengetahuan dewan pengawas. Masalah ini pernah menjadi sorotan manakala salah satu pimpinan KPK bermain tenis Tuan Guru Bajang selaku Gubernur NTB kala itu," jelas Jerry.
Selain itu, pimpinan KPK juga perlu menggandeng LSM antikorupsi agar dapat membantu lembaga itu lantaran banyak kasus korupsi terkait Penunjukan Langung (PL) dan Tender di daerah tak tersentuh oleh hukum.
"Jadi perlu di kawal DAU, DAK, DIPA dan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan sebagi input konstruktif," ucap Massie. (Syaiful H/ant/jpnn)
Jerry Massie menilai disahkannya revisi UU KPK itu sangat tepat, terlebih Presiden Jokowi dan DPR sudah menyetujuinya, khususnya terkait keberadaan dewan pengawas KPK
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Revisi UU KPK Hingga Akali Aturan MK, Jokowi Dinilai Rakus Kekuasaan
- Sampaikan Komitmen Pemberantasan Korupsi, Anies Singgung Standar Etika di KPK
- Berbicara di KPK, Anies Janji Ubah UU dan Perbaiki Standar Etik Piimpinan
- Supriansa DPR: Pengisian Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri Harus Melalui Pansel
- Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Diadukan ke Dewas KPK
- Firli Bahuri Berhenti dari Ketua KPK, Jokowi Tak Bisa Terbitkan Keppres