Pimpinan KPK Siap Tangani Rekening Janggal Polisi

KPK juga diminta menelusuri apakah rekening tersebut sebelumnya sudah pernah dilaporkan yang bersangkutan ke KPK atau tidak. “Dalam aturan soal gratifikasi, pejabat yang mendapat dana, fasilitas atau bantuan, harus melaporkannya ke KPK dalam tempo 30 hari. Kalau setelah itu, dianggap suap,” terangnya.

Selain itu, KPK juga berwenang untuk meminta data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memblokir dan membuka rekening atas nama penyidikan hukum.

Dalam kesempatan itu Danang juga membantah jika kasus ini terkait dengan masa menjelang pergantian Kapolri. Meski demikian Danang mengakui, tidak menutup kemungkinan ada di antara pemilik rekening mencurigakan tersebut akan menjadi bakal calon Kapolri.

Menurutnya, ICW hanya memandang dari fakta-fakta hukum. "Jika terdapat unsur melawan hukum, seseorang harus ditindak tanpa peduli latar belakang atau masa depannya," pungkasnya.(rnl/jpnn)