JPNN.com 
PKS Cium Ada Pihak Sengaja Membuat Gaduh Bansos Covid-19 di Jabar
Daud menjelaskan, berdasarkan peraturan gubernur, pendataan dimulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sama sekali belum tersentuh bantuan pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
”Setelah disisir, yang sudah di-SK-kan 445.000 KRTS (keluarga rumah tangga sasaran),” sebut Daud.
Diakui Daud, persoalan data penerima bansos memang dinamis. Pihaknya berharap, data penerima bansos dimulai dari tingkat RW secara berjenjang. Kemudian data tersebut diajukan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi.
”Data by name by address itu diiringi surat tanggung jawab mutlak. Nanti, Pak Gubernur mengeluarkan SK tanggung jawab bupati/wali kota. Itu cara pendataannya,” katanya.
”Dari 27 kabupaten/kota, (pendataan penerima bansos) baru 13 kabupaten/kota yang sudah beres. Kita berharap, hari ini bisa masuk semua,” tandas Daud. (ikl/jpnn)
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Abdul Hadi Wijaya menilai, ada pihak yang memanfaatkan kegaduhan Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- Jaga Hati
- Zeni
- DPR Bangga dengan Kinerja Erick Thohir yang Tangani Covid-19 hingga Bongkar Korupsi Dapen
- Kadinkes Sumut Ditahan Jaksa terkait Korupsi APD Rp 24 Miliar
- Akademisi UI Terbitkan Buku Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi Covid-19
