PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab

Pria yang duduk di Komisi I DPR itu menerangkan, masalah aturan sangat mudah, apalagi jika ada kesadaran bahwa hal itu adalah masalah hak asasi setiap warga negara.

Karena itu menurut Mardani, Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. "Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna menerangkan aturan di kepolisian tidak boleh berjilbab. Di lingkungan Mabes Polri masih terdapat kekhawatiran kinerja Polwan akan tergganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Jika nekat mengenakan jilbab, sang Polwan bisa kena sanksi teguran. Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah Polwan yang ingin mengenalkan jilbab. Sayangnya aturan belum menolerir adanya Polwan yang mengenakan jilbab. (gil/jpnn)