PKS Desak Pemerintah Pastikan Aliran CPO Stabil

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI meminta pemerintah memastikan aliran crued palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng lancar.

Menurutnya, setelah menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) pada CPO, sebaiknya pengawasan pada ekspotir CPO ditingkatkan.

Hal tersebut dikatakan Mulyanto menanggapi kabar masih adanya kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

"Agar suplai migor dari industri kepada masyarakat tetap stabil. Sebab masalah ini yang diduga menjadi penyebab utama kelangkaan migor pasca penetapan kebijakan DMO," kata Mulyanto.

Legislator dari Fraksi PKS itu khawatir aliran bahan baku minyak goreng tersendat, sehingga produksi dan supplai migor ke pasar domestik pun terganggu.

Faktanya, lanjut Mulyanto, meski kebijakan DMO sudah berjalan tiga minggu, sejak awal Februari 2022 namun, sampai hari ini persoalan kelangkaan migor di masyarakat belum hilang.

Mulyanto menyebut industri minyak goreng berada dalam kesulitan mendapat CPO sesuai harga DMO tersebut di atas.

"Sehingga, tidak mampu memproduksi migor seharga harga eceran tertinggi (HET) dan terpaksa mengurangi produksinya. Juga ditemukan di beberapa daerah kasus-kasus yang diduga terjadi praktek penimbunan minyak goreng," terang Mulyanto.